Home Terkini DPMPTSP Siap Eksekusi SBW, Jika Ada Pengaduan Masyarakat

DPMPTSP Siap Eksekusi SBW, Jika Ada Pengaduan Masyarakat

34
0
SHARE

LINGGAUMETROPOLISM.COM–Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lubuklinggau siap mengekusi penangkaran burung walet yang belum memiliki izin, jika ada pengaduan/laporan masyarakat sebagai dasar.

” Kalau masyarakat sekitar sarang walet melapor dan terbukti ya pasti akan kita tertibkan kita eksekusi, kondisi sekarang ini bukan pelaku usaha yang tidak mau buat izin tapi ada syarat tanda tangan warga sekitar itu yang mereka tidak bisa melengkapi,”tegas Kadis DPMPTSP Lubuklinggau, Hendra Gunawan.

Apakah ada warga sekitar penangkaran walet yang melapor atau membuat pengaduan ke DPMPTSP? Aan sapaan Hendra Gunawan mengatakan hingga sekarang belum ada.

“Jika ada pengaduan yg ditandatangani warga rt lurah dan camat maka bisa jadi walet yg dilaporkan tersebut ditutup….karena menutup walet ini berbeda dengan usaha pada umumnya kan tidak mungkin rukonya kita robohkan,”tambahnya.

Sebenarnya, persoalan Penangkaran Burung Walet di Kota Lubuklinggau sudah sejak beberapa tahun lalu menjadi perdebatan terkait izin yang tak bisa diterbitkan lantaran tidak bisa melengkapi berkas persyaratan.

Persyaratan yang menjadi kendala para pelaku usaha penangkaran burung walet yaitu tidak mendapat tandatangan persetujuan warga sekitar penangkaran.

Dikatakan,Aan pihaknya selalu menghimbau kepada pelaku usaha Rumah Sarang Burung Walet, baik itu Perseroan atau Perseorangan, untuk mengurus izin usaha.

Aan juga meminta jika ada lembaga yang ingin memgetahui hal-hal terkait perizinan dapat langsung datang keperizinan ataupun bersurat ataupun langsung menemui dirinya.

“Bagi pelaku usaha Rumah Sarang Burung Walet yang ada di Kota Lubuklinggau, bagi yang belum mengurus izin usaha agar segera mengurus perizinan tersebut di DPM-PTSP Kota Lubuklinggau. Dalam kepengurusan izin tersebut tidak dipungut biaya apapun atau gratis, dan untuk izin yang telah diurus sudah didaftarkan pada aplikasi yang bisa dichek secara online,” ujar Aan pada Wartawan, Selasa (11/8).

Dijelaskannya, adapun syarat untuk mengurus izin tersebut harus mendapat persetujuan dari warga sekitar, RT, dan Kelurahan.

“Untuk syarat yang harus dipenuhi adalah harus mendapat izin terlebih dahulu dari warga sekitar, RT, dan Kelurahan, karena syarat tersebut merupakan salah satu syarat untuk mengurus izin usaha Rumah Sarang Burung Walet. Selain itu juga harus melampirkan NPWP (Wajib Pajak),” jelasnya.

Lanjut dikatakan Aan, sejauh ini DPM-PTSP telah melakukan langkah persuasif dan terukur dalam mengingatkan pelaku usaha Rumah Sarang Burung Walet untuk mengurus perizinan.

“Sejauh ini kita telah melakukan langkah secara persuasif, dimana bagi pelaku usaha Rumah Sarang Burung Walet yang belum mengurus perizinan sudah kita surati, dan jika belum ditindaklanjuti kita layangkan surat kedua, hingga tiga kali. Jika tidak digubris sama sekali, DPM-PTSP melakukan tindakan tegas,” ujarnya.

“Selain itu, untuk pihak yang ingin menanyakan langsung mengenai perizinan Rumah Sarang Burung Walet bisa dengan bersurat atau datang langsung ke kantor DPM-PTSP, dan jika ada pihak yang ingin bertanya mengenai masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), itu bukan kewenangan kami, ada pihak yang tepat mengenai hal tersebut, yakni tanyakan langsung ke BPPRD Kota Lubuklinggau,” pungkasnya.(*)