Dramatis! 8 Juta Warga Kehilangan Jaminan Kesehatan, Ini Penyebabnya!

Citrafm.co.id Selamat beraktivitas dan semoga sukses selalu. Pada Berita kali Ini, Radio Citra akan menyampaikan informasi menarik dari Nasional. Deskripsi Konten " Dramatis 8 Juta Warga Kehilangan Jaminan Kesehatan Ini Penyebabnya" Baca sampai selesai agar pemahaman Anda maksimal.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah analis menyoroti kriteria penonaktifan data 8 juta penerima bantuan sosial (bansos) berupa bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI JKN) oleh pemerintah.

Peneliti Next Policy, Shofie Azzahrah, menekankan bahwa penganuliran data 8 juta masyarakat yang dicoret dari PBI JKN harus didasarkan pada indikator objektif dan bukti sahih, seperti data pengeluaran, kepemilikan aset, dan kondisi sosial ekonomi terkini. Jika rumah tangga yang tersisih ternyata masih masuk kriteria miskin, maka mereka harus segera dimasukkan kembali ke dalam daftar penerima melalui mekanisme pembaruan data yang cepat, transparan, dan akuntabel, ujarnya, menekankan pentingnya mencegah dampak negatif terhadap upaya pengurangan kemiskinan dan menjaga stabilitas perlindungan sosial nasional.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa penonaktifan lebih dari 8 juta data penerima PBI didasarkan pada verifikasi lapangan atau ground check yang dilakukan Kementerian Sosial bersama BPS. Pertimbangannya? Pertama hasil ground check kami. Kami turun ke lapangan dengan SDM yang kami miliki bersama BPS kepada penerima-penerima manfaat ini. Maka kemudian, ada 2 juta lebih ternyata dia sebenarnya tidak berhak menerima PBI, ucap Gus Ipul.

Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), Badiul Hadi, menekankan pentingnya transparansi kriteria dalam perbaikan data penerima bansos, terutama ketika mengeluarkan seseorang dari daftar penerima. Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P., menambahkan, Pesannya, tentu kriterianya harus jelas dan publik bisa mengetahui kriteria tersebut, agar publik juga bisa melakukan asesmen mandiri apakah mereka masuk kriteria atau tidak atau apakah tetangganya masuk kriteria atau tidak, kata Ronny kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (16/7/2025).

Ronny juga menekankan bahwa jika pemutakhiran data tidak didukung oleh mekanisme koreksi atau validasi ulang yang cepat dan adil, risiko salah eksklusi atau exclusion error akan meningkat. Dampaknya bisa sangat signifikan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, tegasnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar, sebelumnya menjelaskan bahwa data jutaan PBI JKN yang tak lagi masuk ke dalam daftar didasari pada sejumlah kriteria, di antaranya ialah aktif tidaknya Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya. Selain itu, pemeringkatan melalui sistem desil DTSEN juga menjadi dasar penilaian. Tapi desil 5 dan seterusnya kita anggap tidak layak mendapatkan PBI, jelasnya.

Shofie Azzahrah menambahkan, jika sebagian dari 8 juta orang yang tersisih ternyata masih memenuhi kriteria miskin atau rentan miskin, maka mereka akan kehilangan perlindungan sosial yang selama ini menopang konsumsi dasar mereka. Hal ini dapat meningkatan tekanan ekonomi pada rumah tangga miskin, serta menurunkan daya beli dan kualitas hidup mereka, ungkap Shofie.

Terima kasih telah mengikuti informasi dramatis 8 juta warga kehilangan jaminan kesehatan ini penyebabnya di nasional ini Selamat menggali informasi lebih lanjut tentang tema ini tetap produktif dalam berkarya dan perhatikan kesehatan holistik. Jika kamu merasa ini berguna semoga Anda menikmati artikel lainnya di bawah ini.