OTT Minim, KPK Minta Maaf: Ada Apa dengan Pemberantasan Korupsi?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan permohonan maaf atas kinerja semester pertama tahun 2025 yang kurang memuaskan. Permintaan maaf ini disampaikan karena KPK hanya berhasil melaksanakan dua Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam enam bulan pertama tahun tersebut.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menjelaskan bahwa KPK telah melakukan 31 penyelidikan, 43 penyidikan, 46 proses penuntutan, dan 31 kasus telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah). Sebanyak 35 perkara telah dieksekusi. Pernyataan ini disampaikan pada konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, pada hari Rabu, 6 Agustus 2025.

Dua OTT yang berhasil dilakukan KPK adalah kasus proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), serta kasus suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan preservasi jalan pada Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumatera Utara.

Fitroh mengakui bahwa para pelaku tindak pidana korupsi kini semakin cerdik dan menghindari media komunikasi yang rentan disadap. Oleh karena itu, KPK tidak hanya mengandalkan penyadapan, tetapi juga melakukan upaya lain dalam pemberantasan korupsi.

KPK berharap dapat meningkatkan frekuensi OTT agar memberikan efek jera yang lebih signifikan. Fitroh juga meminta dukungan dan doa dari masyarakat agar KPK dapat bekerja lebih efektif dalam memberantas korupsi.

Selain itu, detikcom bekerja sama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menyelenggarakan ajang penghargaan untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.