Riza Chalid: Pekan Depan Jadi Buronan Nomor Wahid Kejagung?

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus berupaya menindaklanjuti kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang melibatkan Riza Chalid, yang beberapa kali absen dari panggilan pemeriksaan. Anang Supriatna, Kapuspenkum Kejagung, menyatakan pada hari Rabu, 6 Agustus 2025, bahwa langkah hukum akan diambil, termasuk penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) pada minggu depan.

“Pemanggilan ketiga pada hari Senin kemarin tidak dihadiri oleh yang bersangkutan. Minggu depan, tim penyidik akan mengambil langkah-langkah hukum, termasuk menetapkan DPO,” ujar Anang.

Selain menerbitkan DPO, Kejagung juga telah mengajukan red notice untuk Riza Chalid. Anang menegaskan bahwa pengejaran tidak hanya fokus pada Riza, tetapi juga pada aset-aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Tunggu perkembangan minggu depan. Penyidik tidak hanya mengejar orangnya, tetapi juga aset-asetnya, jelasnya.

Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Februari 2025. Kejagung terus mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, subholding, dan kontraktor kontrak kerja sama periode 2018-2023. Saat ini, total 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Proses red notice sedang berjalan dengan instansi terkait, mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Pihak Imigrasi mendeteksi keberadaan Riza Chalid terakhir di Malaysia. Kejagung akan berkoordinasi dengan negara tetangga, dengan menghormati kedaulatan masing-masing negara.

Beberapa nama yang terlibat dalam kasus ini antara lain:

Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) bekerja sama dengan detikcom mengadakan ajang penghargaan untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia. Kejagung berkomitmen untuk menuntaskan kasus korupsi ini hingga tuntas.