MUREKS.ONLINE-Syaiful Bachri, pengguggat HM Syarit Hidayat di Pengadilan Negeri Lubuklinggau atas piutang menantang untuk Sumpah Pocong.
Syaiful Bachri pemilik Rumah Makan Budi Setia ini menantang HM Syarif Hidayat untuk sumpah pocong, jika Syarif Hidayat merasa tidak memiliki hutang dengannya.
” Saya menantang Syarif untuk sumpah pocong, kalau memang dia merasa tidak punya hutang sama saya, kalau memang berani ayo sumpah pocong sekarang kita,”tantang Syaiful, Kamis (24/9).
Syaiful juga menantang Syarif Hidayat untuk berani hadir dimuka sidang gugatan yang ia ajukan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau.
” Kalau memang merasa tidak punya hutang kita sumpah pocong saja, datang dong ke sidang, saya punya bukti-bukti piutang itu, termasuk beberapa kayu dirumah (salah satu rumah Syarif) saya yang beli, nanti mau saya bongkar saya ambil,”tegasnya.
Sementara itu, Tim Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II HM Syarif Hidayat, resmi mengajukan gugat balik terhadap Syaiful Bahri selaku Penggugat Asal / Konvensi melalui kuasa hukumnya Gafriel H Fuadi Cs, Selasa, (15/9) melalui Pengadilan Negeri Lubuk Linggau.
Ilham Fatahillah, membenarkan hal itu dengan alasan Hukum sesuai Fakta, Data, Realita dan sesuai yurisdiksi hukum telah disampaikan ke pengadilan.
“Menurut hemat kami, secara hukum gugatan maupun somasi mereka, hanya bersumber semuanya dengan berdalil keuangan keluarga yakni ibu penggugat atau mertua tergugat 1, atau nenek tergugat II, yang merupakan harta peninggalan keluarga dan semua ahli warisnya,”
“Hal tersebut sudah tuntas incrach atau telah berkekuatan hukum tetap dalam putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau No. 93/Pdt.G/2018/ PA.LLG. tanggal 19 desember 2018 lalu,”
“Anehnya, dalam gugatan Penggugat Syaiful Bahri terjadi perubahan yang sangat prinsip yakni peristiwa kejadian hukumnya, hal ini tentu tidak dibenarkan seperti dimaksud dalam Pasal 127 Tv dan berbagai Yirisprodensi MA RI di Indonesia,” jelas Ilham.
Persoalan warisan atau keuangan dari ibunya tadi jelas untuk hubungan legal standingnya tidak mewakili semua ahli waris, bukan semata penggugat seorang. Apalagi persoalan tersebut sudah selesai di pengadilan agama pada tahun 2018 lalu. Sedangkan dalil gugatan kejadian atau pristiwa mulai tahun 2004 silam, hal ini lucu dan sangat tidak masuk akal. Apalagi baru sekarang di persoalkan di masa Pilkada 2020.
“Dalil- dalil gugatan tertanggal 15 Juli 2020 maupun gugatan tertanggal 1 September 2020 dimaksud, secara fakta, realita, hukum itu tidak benar semua, dan akan kami buktikan dipersidangan selanjutnya,” jelasnya.(*)
