Bom Waktu Timur Tengah: AS Ungkap 'Perang Baru' yang Dipicu Israel?

Pada tanggal 21 Juli 2025, Utusan AS, Tom Barrack, kembali menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap pemerintahan transisi Suriah di bawah kepemimpinan Presiden Ahmed Al Shaara, yang sebelumnya berhasil menggulingkan rezim Bashar Al Assad.

Namun, harapan akan stabilitas di Suriah kini terancam oleh meningkatnya kekerasan antar faksi yang bertikai. Tindakan brutal ini secara signifikan melemahkan otoritas pemerintah transisi dan mengganggu upaya pemulihan ketertiban.

Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) melaporkan adanya pelanggaran HAM yang meluas, termasuk eksekusi singkat, pembunuhan sewenang-wenang, penculikan, perusakan properti, dan penjarahan.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa pemerintah Suriah telah mengerahkan pasukan ke wilayah selatan Suriah dan mulai menyerang komunitas Druze. Hal ini mendorong Israel untuk menyerang Kementerian Pertahanan di Damaskus.

Netanyahu menyerukan gencatan senjata segera untuk memulihkan ketertiban. Ia menekankan bahwa Semua faksi harus segera meletakkan senjata, menghentikan permusuhan, dan mengakhiri siklus balas dendam antarsuku.

Barrack juga mengkritik intervensi Israel, menyebutnya sebagai babak baru yang sangat membingungkan dan datang di saat yang sangat buruk. Ia menyoroti tuntutan Israel untuk zona demiliterisasi di wilayah selatan Damaskus, yang membentang dari Dataran Tinggi Golan hingga Pegunungan Druze.

AS telah memperingatkan bahwa tidak ada Rencana B selain gencatan senjata untuk meredakan eskalasi di Suriah. Langkah-langkah lain dikhawatirkan akan memperburuk situasi yang sudah tegang.

Presiden Al Sharaa, dalam pidatonya pada hari Sabtu, mengecam intervensi asing di Suriah. Konflik bersenjata antara suku Bedouin dan Druze telah menarik perhatian internasional, termasuk intervensi dari Israel.

Pemerintahan sementara Al Sharaa menyatakan bahwa pihak berwenang sedang berupaya memulihkan kekuasaan negara di wilayah-wilayah yang didominasi oleh milisi Druze. Situasi di Suriah tetap sangat tidak stabil dan memerlukan solusi diplomatik yang mendesak.