Trotoar TB Simatupang 'Dikorbankan': Pramono Pilih Macet Tuntas?

Kemacetan parah di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengambil langkah cepat. Pada tanggal 21 Agustus, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengumumkan rencana pemanfaatan sebagian trotoar di sepanjang TB Simatupang untuk menambah lajur kendaraan.

Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jakarta, Pramono Anung. Gubernur Pramono Anung sendiri telah menyetujui rencana tersebut dengan tujuan utama mengurai kemacetan yang semakin parah.

Gubernur Pramono Anung mengakui bahwa kondisi di TB Simatupang saat ini tidak ideal, baik bagi pengendara maupun pejalan kaki. Proyek-proyek nasional yang berlangsung hampir setiap 50 meter di sepanjang jalan tersebut menjadi salah satu penyebab utama ketidaknyamanan.

Syafrin Liputo menambahkan, Kami dengan Dinas Bina Marga akan mengambil sedikit trotoar khususnya di TB Simatupang area Cibis Park, sehingga lebar lajur lalu lintas paling tidak bisa kembali dua lajur. Pernyataan ini disampaikan di Balai Kota pada hari Kamis, 21 Agustus.

Pada hari Sabtu, 23 Agustus 2025, Gubernur Pramono Anung menegaskan dukungannya terhadap upaya ini. Saya menyetujui itu, bahkan ketika mau menutup atau membuka outlet tol-nya, saya izinkan. Yang paling penting adalah kemacetan di dalam itu teratasi, ujarnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan.

Menurut Syafrin, kepadatan lalu lintas di TB Simatupang saat ini disebabkan oleh berbagai proyek, termasuk pipanisasi, pembangunan saluran limbah, dan pembangunan complete street oleh Dinas Bina Marga.

Dishub DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan rute alternatif atau beralih ke angkutan umum yang tersedia selama masa pembangunan. Diharapkan langkah ini dapat mengurangi dampak kemacetan yang terjadi.

Penting: Informasi ini disajikan untuk memberikan gambaran mengenai upaya penanganan kemacetan di TB Simatupang. Masyarakat diharapkan dapat memahami dan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah.