Luhut Ungkap Kartu AS Trump: Ekonomi RI Siap Hadapi Tarif 19%?

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan, menyampaikan bahwa penurunan tarif resiprokal dari Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia, dari 32% menjadi 19%, berpotensi signifikan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pernyataan ini disampaikan pada Kamis, 17 Juli 2025.

Luhut menambahkan, Indonesia menjadi negara dengan tambahan tarif AS paling rendah dibandingkan negara-negara lain yang memiliki surplus perdagangan dengan AS, termasuk di antara negara-negara ASEAN.

Simulasi penurunan tarif menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diperkirakan akan meningkat sebesar 0,5%, didorong oleh peningkatan investasi dan konsumsi. Penyerapan tenaga kerja juga diproyeksikan tumbuh sebesar 1,3%, sementara kesejahteraan masyarakat meningkat sebesar 0,6%.

Penurunan tarif ini, menurut Luhut, membuka peluang besar bagi industri padat karya di Indonesia, seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, serta furnitur, untuk memperluas akses pasar di Amerika Serikat dengan hambatan biaya yang lebih rendah.

Selain mendorong ekspor, penurunan tarif ini juga berpotensi menarik minat investor asing untuk merelokasi industrinya ke Indonesia, demi memanfaatkan keunggulan tarif dalam mengakses pasar AS. Simulasi memperkirakan lonjakan investasi hingga 1,6%, yang menunjukkan potensi relokasi industri global ke Indonesia, terutama di sektor-sektor padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, serta perikanan.

DEN mendorong sinergi lintas kementerian untuk mengoptimalkan momentum ini demi perluasan basis pelaku ekspor nasional dan berkomitmen untuk mendampingi pemerintah dalam memantau implementasi kebijakan ini agar seluruh manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha.

DEN juga melihat kesepakatan ini sebagai pijakan penting untuk mempercepat agenda deregulasi dan menurunkan biaya logistik serta produksi di dalam negeri (high cost economy).

Luhut menekankan, Ini adalah diplomasi ekonomi dengan visi jangka panjang yang jelas, yang berlandaskan kepentingan nasional.